Dijelaskan Yulizar, Pemkab Aceh Tamiang sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage. Terhitung per 31 Januari 2023, sebanyak 299.334 jiwa penduduk Kabupaten Aceh Tamiang telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 301.800 jiwa atau sebesar 99.18%.
“Angka ini termasuk capaian tertinggi secara nasional Pak Bupati,” ucap Yulizar.
Dalam kesempatan tersebut Yulizar turut menyampaikan, kabupaten berjuluk Bumi Muda Sedia ini juga tidak memiliki tunggakan tagihan layanan jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.
“Alhamdulillah, Aceh Tamiang tidak memiliki tunggakan pembayaran di BPJS Kesehatan Pak Bupati. Kami sangat mengapresiasi pemkab dalam mendukung kinerja kami,” sambungnya lagi.
Atas kinerja dan capaian yang disampaikan, Pj. Bupati Meurah mengucapkan syukur yang tak terhingga. Disampaikannya, capaian tersebut merupakan kinerja pemerintahan sebelumnya. Disebutkan Pj. Bupati Meurah, menjadi kewajibannya meneruskan segala kinerja baik yang telah dicapai Pemkab Aceh Tamiang selama ini. Dirinya berkomitmen untuk mempertahankan kinerja dan capaian yang ada.
“Insyaallah kita pertahankan kinerja dan capaian yang ada, bahkan mesti lebih baik lagi,” sebut Pj. Bupati.
“Dengan telah tercapainya UHC di Kabupaten Aceh Tamiang, maka fasilitas kesehatan juga harus kian optimal dalam melayani. Ke depan, kami akan terus memastikan seluruh penduduk Kabupaten Aceh Tamiang tetap terjamin akses layanan kesehatannya melalui Program JKN. Penghargaan ini memberikan motivasi lebih untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dalam mengimplementasikan Program JKN,” ujar Pj. Bupati Meurah menambahkan.
Penghargaan UHC ini diberikan langsung oleh Wakil presiden, Ma’ruf Amin, didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional beberapa waktu yang lalu.
Dengan tercapainya UHC di setiap daerah, Wapres mengapresiasi komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dimana salah satu instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota adalah mendorong target RPJMN. Target tersebut yaitu 98% penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada tahun 2024.
Sumber: Prokopim
