.png)
 |
| Perwakilan Kemenkeu Satu Lhokseumawe dan Bank Indonesia Lhokseumawe berfoto bersama usai audiensi dan koordinasi di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe, Selasa (23/6/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antarlembaga dalam mendorong ekspor UMKM, memperkuat kemandirian ekonomi daerah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Aceh yang inklusif dan berkelanjutan.foto/ist |
Lhokseumawe – Kemenkeu Satu Lhokseumawe bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Lhokseumawe memperkuat sinergi dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan ekspor, serta penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi dan koordinasi yang berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe, Selasa (23/6/2026). Pertemuan dihadiri unsur Kemenkeu Satu Lhokseumawe yang terdiri dari Bea Cukai Lhokseumawe, KPPN Lhokseumawe, KPP Pratama Lhokseumawe, dan KPKNL Lhokseumawe.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe, Prabu Dewanto, dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam menyampaikan informasi dan kebijakan ekonomi kepada pemerintah daerah secara komprehensif.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperoleh informasi langsung dari lembaga yang berwenang agar memiliki pemahaman yang utuh terhadap berbagai kebijakan fiskal dan moneter, sehingga dapat mengambil langkah strategis yang tepat dalam mendukung pembangunan ekonomi.
“Kolaborasi yang kuat antarlembaga menjadi penting agar pemerintah daerah mendapatkan informasi yang akurat dan komprehensif mengenai perkembangan ekonomi serta kebijakan yang sedang dijalankan,” ujarnya.
Dari sisi kepabeanan, Kepala Kantor Bea Cukai Lhokseumawe yang diwakili Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, Vicky Fadian, menyampaikan kesiapan institusinya untuk terus bersinergi dengan seluruh anggota Kemenkeu Satu dan Bank Indonesia dalam membangun ekosistem usaha yang sehat dan kompetitif.
Ia menegaskan, salah satu fokus utama adalah memperkuat pendampingan bagi UMKM yang memiliki potensi ekspor. Melalui edukasi kepabeanan, asistensi usaha, dan fasilitasi ekspor, Bea Cukai berharap semakin banyak pelaku UMKM Aceh mampu menembus pasar internasional.
“Melalui pendampingan, edukasi kepabeanan, dan fasilitasi ekspor, Bea Cukai berkomitmen membantu UMKM agar mampu bersaing di pasar internasional,” kata Vicky.
Selain menjalankan fungsi pelayanan dan fasilitasi perdagangan, Bea Cukai juga terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran barang ilegal yang dinilai dapat merugikan masyarakat, mengganggu persaingan usaha yang sehat, serta mengurangi penerimaan negara.
Sementara itu, Kepala KPPN Lhokseumawe, Kurniawan, mengungkapkan bahwa kapasitas fiskal pemerintah daerah di wilayah kerja masih sangat bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD), dengan porsi mencapai sekitar 80 hingga 85 persen.
Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan perlunya penguatan sektor ekonomi produktif agar daerah memiliki sumber pendapatan yang lebih mandiri melalui investasi, pengembangan UMKM, dan peningkatan aktivitas ekspor.
“Penguatan sektor produktif menjadi penting agar daerah tidak hanya bergantung pada transfer pusat, tetapi juga mampu menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Dari aspek pengelolaan aset negara dan pengembangan ekonomi masyarakat, Kepala KPKNL Lhokseumawe, Tb. Abdurahman, mengusulkan pengaktifan kembali program Desa Devisa. Program tersebut dinilai dapat menjadi instrumen strategis untuk mendorong ekspor berbasis komoditas unggulan daerah sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha di tingkat desa.
Di sisi lain, Kepala KPP Pratama Lhokseumawe, Erwin Tri Rukmana, menyoroti pentingnya edukasi perpajakan bagi pemerintah daerah maupun pelaku UMKM. Menurutnya, pemahaman yang baik terhadap ketentuan perpajakan akan mendukung kepatuhan sukarela sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, Bank Indonesia juga memaparkan perkembangan program pembinaan UMKM yang saat ini mencakup sekitar 80 hingga 100 UMKM binaan di wilayah kerja BI Lhokseumawe. Dari jumlah tersebut, sekitar 10 hingga 15 UMKM potensial berada di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara.
Potensi tersebut dinilai dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru apabila didukung melalui peningkatan kapasitas usaha, digitalisasi, kemudahan akses pembiayaan, serta perluasan pasar, termasuk pasar ekspor.
Selain membahas pengembangan ekonomi daerah, audiensi juga menghasilkan sejumlah gagasan kolaboratif, antara lain penguatan pertukaran data potensi ekonomi antarinstansi serta peningkatan edukasi kepada masyarakat terkait perlindungan konsumen.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan instansi pemerintah, termasuk di bidang perpajakan dan kepabeanan, yang belakangan masih menjadi perhatian berbagai pihak.
Melalui pertemuan ini, Kemenkeu Satu Lhokseumawe dan Bank Indonesia menegaskan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Sinergi antarlembaga tersebut diharapkan mampu memperluas ekspor daerah, memperkuat daya saing UMKM, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh yang inklusif dan berkelanjutan.
.png "Syahrial")
