 |
ACEH UTARA – Program pengadaan 852 unit sepeda motor operasional bagi Imum Gampong di Kabupaten Aceh Utara yang dibiayai melalui APBK senilai lebih dari Rp17 miliar menuai sorotan. Di tengah apresiasi terhadap program yang bertujuan meningkatkan pelayanan keagamaan di tingkat gampong, muncul dugaan adanya permintaan sejumlah uang kepada sebagian penerima dengan alasan kebutuhan materai, bahan bakar minyak (BBM), dan administrasi.
Informasi yang dihimpun dari sejumlah kepala desa (geuchik) menyebutkan besaran dana yang diminta bervariasi, mulai dari Rp250 ribu hingga Rp450 ribu per gampong. Namun, terdapat pula sejumlah geuchik di beberapa kecamatan yang mengaku tidak diminta membayar biaya apa pun hingga proses penyerahan kendaraan berlangsung.
Perbedaan mekanisme di lapangan memunculkan pertanyaan mengenai pihak yang bertanggung jawab apabila benar terdapat pungutan di luar ketentuan.
DSI Bantah Ada Instruksi Pungutan
Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh Utara, Hadaini, S.Sos, sebelumnya telah membantah adanya instruksi, baik secara lisan maupun tertulis, yang memerintahkan pengumpulan dana dari penerima bantuan.
Dalam klarifikasi yang disampaikan kepada sejumlah media, DSI menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan dan penyaluran sepeda motor operasional telah dibiayai melalui APBK sehingga tidak ada kewajiban bagi penerima untuk membayar biaya materai, BBM maupun administrasi.
Pernyataan tersebut sekaligus menepis dugaan bahwa pungutan berasal dari kebijakan resmi Dinas Syariat Islam.
Namun demikian, dalam komunikasi sebelumnya dengan media, Hadaini sempat menyampaikan kalimat "asal anggotanya jangan lapar" yang kemudian memunculkan beragam tafsir. Pernyataan tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut dalam rilis resmi DSI.
Geuchik Mengaku Ada Permintaan Dana
Meski DSI telah membantah adanya instruksi, sejumlah geuchik mengaku tetap menyerahkan uang dengan nominal berbeda-beda.
Berdasarkan pengakuan mereka, dana tersebut disebut digunakan untuk kebutuhan sekitar delapan lembar materai, BBM, serta biaya administrasi lainnya.
Namun, informasi tersebut belum dapat diverifikasi secara menyeluruh karena tidak seluruh kecamatan menerapkan mekanisme yang sama. Beberapa geuchik bahkan menyatakan tidak pernah diminta mengeluarkan biaya apa pun.
Camat: Ada yang Berdasarkan Hasil Musyawarah
Menanggapi polemik tersebut, salah seorang camat di Aceh Utara menjelaskan bahwa pelaksanaan di setiap kecamatan tidak berlangsung dengan mekanisme yang sama.
Menurutnya, di sebagian wilayah memang terdapat kesepakatan yang lahir melalui musyawarah bersama terkait kebutuhan administrasi dalam proses penyaluran kendaraan operasional. Namun, ia menegaskan bahwa tidak semua kecamatan menerapkan mekanisme tersebut.
"Di beberapa kecamatan memang ada hasil musyawarah bersama terkait kebutuhan administrasi. Tetapi ada juga kecamatan yang sama sekali tidak meminta dana kepada Tgk Imum maupun geuchik," ujarnya.
Ia menjelaskan, pada saat penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), terdapat geuchik bersama Imum Gampong yang langsung berhadapan dengan petugas Dinas Syariat Islam tanpa adanya permintaan biaya.
Keterangan tersebut menunjukkan adanya perbedaan praktik di lapangan, sehingga diperlukan penjelasan lebih lanjut agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat.
IMA-Samudera Minta Dugaan Diusut
Ketua IMA-Samudera, Fajar Ramadhan, menilai program pengadaan kendaraan operasional bagi Imum Gampong merupakan langkah positif pemerintah yang patut diapresiasi.
Namun menurutnya, apabila benar terdapat permintaan dana kepada penerima, maka hal tersebut berpotensi mencederai tujuan program.
"Pemerintah melalui Dinas Syariat Islam telah menyatakan bahwa penyerahan motor gratis dan seluruh biaya telah ditanggung APBK. Jika di lapangan masih ada permintaan uang dengan dalih apa pun, publik berhak mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab," ujar Fajar dalam keterangan tertulis.
Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan semata mengenai nominal uang, tetapi menyangkut integritas tata kelola pemerintahan.
Menurut Fajar, apabila dugaan pungutan dilakukan oleh oknum tanpa dasar hukum, praktik tersebut berpotensi menjadi penyalahgunaan kewenangan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
Minta Transparansi dan Evaluasi
Fajar juga mempertanyakan asal-usul kebijakan yang menjadi dasar permintaan dana tersebut.
"Siapa yang memberikan perintah? Apakah berasal dari pemerintah daerah atau hanya inisiatif oknum tertentu? Pertanyaan ini harus dijawab secara terbuka sesuai prinsip keterbukaan informasi publik," katanya.
Ia mengingatkan agar alasan kebutuhan materai maupun administrasi tidak dijadikan pembenaran terhadap pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.
Menurutnya, geuchik maupun Imum Gampong tidak seharusnya berada dalam posisi yang membuat mereka merasa harus membayar agar kendaraan dapat diterima.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi mengenai ada atau tidaknya kebijakan pengumpulan dana di tingkat kecamatan. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan melakukan klarifikasi menyeluruh untuk memastikan apakah praktik tersebut merupakan hasil kesepakatan lokal, kesalahpahaman dalam pelaksanaan, atau tindakan oknum di luar kebijakan resmi.
Langkah tersebut dinilai penting agar program pengadaan 852 sepeda motor operasional yang bertujuan meningkatkan pelayanan keagamaan tetap berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
