.png)
 |
| Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, A. Haris, S.Sos., M.Si., mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi A DPRK Lhokseumawe yang membahas kesiapan regulasi dan tahapan pelaksanaan Pemilihan Keuchik Langsung dan Serentak (Pilchiksung), Kamis (9/7/2026).foto.dok//rumohacehnews. |
Lhokseumawe – Pemerintah Kota (Pemko) Lhokseumawe bersama Komisi A DPRK Lhokseumawe membahas berbagai aspek regulasi dan kesiapan pelaksanaan Pemilihan Keuchik Langsung dan Serentak (Pilchiksung) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRK Lhokseumawe, Kamis (9/7/2026). Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh tahapan Pilchiksung berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rapat dipimpin unsur Komisi A DPRK Lhokseumawe dan dihadiri Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, A. Haris, S.Sos., M.Si., bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG), Kepala BKPSDM, serta para camat di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
Dalam forum tersebut, para peserta membahas berbagai persoalan teknis maupun regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilchiksung, termasuk persyaratan pencalonan keuchik yang berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pembahasan dilakukan untuk memperoleh kesamaan pemahaman antara pihak legislatif dan eksekutif dalam penerapan aturan yang berlaku.
Sekda A. Haris menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Lhokseumawe berkomitmen mendukung penyelenggaraan Pilchiksung yang tertib administrasi, transparan, dan sesuai regulasi. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah dengan DPRK menjadi langkah penting agar setiap tahapan dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan persoalan hukum maupun administratif di kemudian hari.
Selain membahas persyaratan calon keuchik, rapat juga menjadi wadah diskusi mengenai mekanisme pelaksanaan Pilchiksung di tingkat gampong, kesiapan perangkat daerah, serta sinkronisasi kebijakan dengan ketentuan yang berlaku di Aceh.
Sementara itu, Komisi A DPRK Lhokseumawe menekankan pentingnya seluruh regulasi dipahami secara menyeluruh oleh penyelenggara maupun pemerintah agar proses demokrasi di tingkat gampong berlangsung jujur, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh peserta.
Melalui RDP tersebut, DPRK dan Pemerintah Kota Lhokseumawe sepakat memperkuat koordinasi dalam setiap tahapan Pilchiksung. Hasil pembahasan diharapkan menjadi dasar penyempurnaan langkah-langkah teknis sehingga pelaksanaan pemilihan keuchik serentak dapat berlangsung aman, tertib, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
.png "Syahrial")
