 |
| Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penghargaan tersebut menandai keberhasilan Aceh Utara mempertahankan opini WTP untuk ke-11 kalinya.foto.ist |
Banda Aceh - Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2025. Selasa, 4/8/2026
Opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Aceh kepada Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M atau yang akrab disapa Ayahwa di Gedung BPK RI Perwakilan Aceh, Banda Aceh.
Raihan ini menjadi Opini WTP ke-11 yang berhasil dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan standar serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayahwa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, DPRK Aceh Utara, serta semua pihak yang telah bekerja keras dan memberikan kontribusi sehingga Kabupaten Aceh Utara kembali memperoleh Opini WTP.
“Alhamdulillah, capaian ini merupakan hasil kerja keras, sinergi, dan komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga kita kembali berhasil meraih Opini WTP,” ujar Ayahwa.
Ayahwa juga menyampaikan penghargaan kepada BPK RI Perwakilan Aceh atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan secara objektif, independen, dan profesional.
“Kami mengapresiasi BPK RI Perwakilan Aceh yang telah melaksanakan pemeriksaan secara objektif dan profesional. Rekomendasi yang diberikan menjadi masukan penting bagi kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan tata kelola keuangan daerah,” katanya.
Menurut Ayahwa, keberhasilan mempertahankan Opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat akuntabilitas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Semoga prestasi ini dapat terus kita pertahankan pada tahun-tahun mendatang, sekaligus menjadi penyemangat bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja, integritas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” tutup Ayahwa
