.png)
 |
| Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H., mengikuti Rembug Fiskal APEKSI di Kota Batam. Dalam forum tersebut, ia menyatakan dukungan terhadap replikasi inovasi QRESTO sebagai upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi dan penguatan transparansi transaksi. (Foto: Istimewa) |
Salah satu agenda utama dalam kegiatan tersebut adalah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) QRESTO oleh Kota Medan bersama pemerintah kota anggota APEKSI Komwil I, termasuk Kota Lhokseumawe. Kerja sama ini menjadi langkah untuk mendorong replikasi dan pengembangan inovasi digital dalam pengelolaan pajak daerah sebagai bagian dari upaya optimalisasi PAD.
QRESTO atau Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization merupakan inovasi digital yang memungkinkan pemisahan secara otomatis antara omzet pelaku usaha dan kewajiban pajak daerah sejak transaksi berlangsung. Sistem ini mengintegrasikan data transaksi untuk mendukung pemungutan, pencatatan, pemantauan, dan pelaporan pajak secara lebih cepat dan akurat, termasuk pemantauan secara real-time serta penerimaan pajak ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada hari yang sama atau H+0.
“Kita menyambut baik kerja sama dan pertukaran inovasi yang dilakukan melalui APEKSI. Setiap daerah tentu memiliki praktik baik yang bisa dipelajari dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing,” ujar Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar.
Ia menambahkan, penguatan fiskal daerah membutuhkan kolaborasi dan keterbukaan untuk mempelajari berbagai inovasi yang telah diterapkan pemerintah kota lainnya.
“Yang terpenting adalah bagaimana kolaborasi antarpemerintah kota ini dapat memberikan manfaat nyata bagi daerah, baik dalam meningkatkan pendapatan maupun memperbaiki tata kelola dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe, keterlibatan dalam kerja sama tersebut membuka peluang untuk mempelajari praktik baik yang telah diterapkan daerah lain dan mempertimbangkan penerapannya sesuai kebutuhan daerah. Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pendapatan diharapkan dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian fiskal daerah.
Seminar Rembug Fiskal APEKSI Komwil I merupakan tindak lanjut hasil Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) I APEKSI yang berlangsung pada 19–22 April 2026 di Kota Banda Aceh. Forum ini sekaligus memperkuat jejaring antarpemerintah kota dalam mendorong inovasi dan kolaborasi untuk mendukung optimalisasi PAD serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Turut mendampingi Wali Kota Lhokseumawe dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe Teguh Heriyanto, S.STP., MSP., Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Lhokseumawe, Nurliana, S.STP., S.Sos., M.S.M., serta Kepala Bagian Hukum Setdako Lhokseumawe, Afriani, S.H., M.H.
.png "Syahrial")
