.png)
 |
| Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H., memimpin HLM TP2DD sekaligus meluncurkan aplikasi Qresto untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah di Op Room Kantor Wali Kota Lhokseumawe, Kamis (3/9/2026).foto.dok.ist |
LHOKSEUMAWE – Pemerintah Kota Lhokseumawe memperkuat digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah melalui peluncuran aplikasi Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization (Qresto). Peluncuran dilakukan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dipimpin Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H., di Op Room Kantor Wali Kota, Kamis (3/9/2026).
Qresto merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), terutama pada sektor makanan dan minuman. Aplikasi tersebut menerapkan mekanisme split bill atau split payment secara otomatis dan waktu nyata sehingga komponen pajak dari setiap transaksi dapat tercatat secara digital.
Penerapan Qresto di Lhokseumawe merupakan hasil adaptasi dan replikasi sistem milik Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Kerja sama kedua pemerintah daerah sebelumnya telah ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Melalui sistem tersebut, Pemko Lhokseumawe berharap dapat meningkatkan akurasi pencatatan transaksi, efektivitas pengawasan, dan kepatuhan wajib pajak. Penggunaan Qresto juga ditargetkan mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wali Kota Sayuti mengatakan digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan telah menjadi kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi, menurutnya, harus mampu menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.
“Terlepas dari berbagai tantangan, Pemko Lhokseumawe menyambut baik aplikasi Qresto untuk dilaksanakan agar sistem digital ini dapat diterapkan dengan baik,” ujar Sayuti.
Namun, Sayuti mengakui penerapan transaksi digital masih menghadapi tantangan karena belum seluruh lapisan masyarakat mampu mengadopsi teknologi tersebut, khususnya masyarakat di wilayah pedesaan. Karena itu, penerapan sistem baru perlu diikuti dengan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan kepada masyarakat serta pelaku usaha.
“Dan juga bagaimana sosialisasi non-tunai dapat ditingkatkan,” katanya.
Menurut Sayuti, digitalisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah memiliki peran strategis karena dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, memudahkan wajib pajak menjalankan kewajibannya, serta memperkuat pengawasan terhadap penerimaan daerah. Meski demikian, kesiapan sistem, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting agar implementasi Qresto berjalan optimal.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe, Yudho Herlambang, menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemko Lhokseumawe dalam memperluas transaksi digital.
“Kami sangat berharap ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Yudho.
HLM TP2DD tersebut turut dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe Yan Rametra Putra, Pimpinan PT Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe Jamaluddin, Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, Kepala BPKD, Kepala Bappeda, Inspektur, para kepala organisasi perangkat daerah, serta jajaran TP2DD Kota Lhokseumawe.
.png "Syahrial")
