 |
| Pj. Bupati Aceh Tamiang, Drs. Asra, didampingi Plt. Sekretaris Daerah, Drs. Tri Kurnia, saat membuka kegiatan Apresiasi, Bimbingan dan Pengawasan atas Pengelolaan Dana Desa tahun 2021-2023, Selasa (19/3/2024), Liputanesia/Hengki. |
Aceh Tamiang - Pj. Bupati Aceh Tamiang, Drs. Asra, minta dinas terkait memblokir rekening kampung yang lalai atau abai membayar pajak. Ini ditegaskannya saat membuka kegiatan Apresiasi, Bimbingan dan Pengawasan atas Pengelolaan Dana Desa tahun 2021-2023 yang digelar oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, di Aula Setdakab, Selasa (19/03/2024).
“Kita blokir saja rekening kampung yang tidak membayar pajak. Saya tidak percaya jika ada cerita bahwa para datok penghulu lalai dan abai dengan pajak. Karena setiap anggaran yang telah dicairkan sudah memiliki ketentuan berapa persennya untuk pajak. Dengan ketentuan persen dari anggaran yang ada, para datok bisa langsung menyetor dana pajak ke kas daerah,” ucap Pj. Bupati Asra.
Dikatakan Pj. Bupati Asra, membayar pajak adalah sebuah kewajiban bagi warga Indonesia, termasuk badan pemerintah, unit usaha dan swasta, karena pajak merupakan sumber pendapat terbesar negara dalam pelaksanaan pembangunan.
Terlebih saat ini, terang Pj. Bupati Asra, kewenangan kampung untuk mengelola potensi yang dimiliki sangatlah besar, karenanya ia mengingatkan agar para datok konsisten melakukan pembayaran pajak atas pengerjaan dari anggaran dana desa.
Berbicara di hadapan seluruh camat dan datok penghulu se-Aceh Tamiang, Pj. Bupati Asra mengungkapkan ia punya cara paling efektif untuk mereka yang abai dan lalai dalam menyetor wajib pajak ke kas negara.
“Saya kira cukup dengan mengedepankan hukum atau sanksi sosialnya. Misal ada satu kampung yang aparatur kampungnya lalai, maka KPP bisa membuatkan semacam resplang “Kampung yang belum bayar pajak”. Camat juga pasang daftar nama kampung yang belum bayar pajak di kantornya. Saya yakin, jika hukuman sosialnya kita kedepankan, kendala-kendala itu tidak akan ada lagi,” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala KPP Pratama Langsa, Puguh Yuli Setiawan dalam laporannya menyampaikan, adanya penurunan kepatuhan dalam membayar pajak dari pelaksanaan alokasi dana desa. Puguh menerangkan, pihaknya menggunakan pelbagai pendekatan guna meningkatkan kepatuhan pembayar pajak, mulai dari persuasif hingga pada ancaman sanksi pidana.
Melalui kegiatan yang digelar hari ini, kata Puguh, KPP Pratama Langsa mengajak para datok penghulu menjadi taat terhadap kewajiban pajak atas pelaksanaan alokasi dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah tersebut.
“CAMAT DAN DATOK PENGHULU DAPAT APRESIASI TAAT PAJAK”.
Dalam kegiatan Apresiasi, Bimbingan dan Pengawasan atas Pengelolaan Dana Desa tahun 2021-2023 tadi, turut diberikan apresiasi kepada camat dan datok penghulu yang memiliki nilai kepatuhan dan ketaatan tinggi membayar pajak. Adapun para Camat yang mendapatkan apresiasi adalah, Camat Karang Baru, Fakhrurazi Syamsuyar, Camat Banda Mulia, Muamar Kadafi, dan Camat Rantau, M. Hans Martha Kesuma.
Sementara para datok penghulu yakni, Datok Penghulu Sukajadi, Datok Penghulu Suka rahmat, Datok Penghulu Jamur Labu. Ketiganya berasal dari Kecamatan Rantau. Selanjutnya, Datok Penghulu Bundar dan Perkebunan Tanah Terban dari Kec. Karang Baru. Kemudian, Datok Penghulu Lhok Medang Ara dan Datok Penghulu Tanjung Neraca dari Kec. Manyak Payed.
Seterusnya, Datok Penghulu Suka Damai, Kec. Banda Mulia, Datok Penghulu Sekerak Kiri, Kec. Sekerak, dan Datok Penghulu Sidodadi, Kejuruan Muda.
Dalam kegiatan ini dilakukan secara simbolis penandatanganan komitmen kepatuhan pembayaran pajak yang dilakukan oleh para pihak, yakni Datok Penghulu Suka Jadi, Camat Rantau, Kepala DPMKPPKB, Kepala BPKD, Inspektur Kabupaten, Kepala KPP Pratama Langsa, dan Pj. Bupati Asra.
Hadir dalam acara tersebut Plt. Sekda Tri Kurnia, Inspektur Kabupaten Aulia Azhari, Kepala BPKD Yusriati, Kepala DPMPKKB Mix Donal, serta jajaran SKPK terkait dan KPP Pratama Langsa.
