 |
| Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi, M.Kom., menerima secara simbolis bantuan satu unit ekskavator tipe PC 135F dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di halaman Kantor Bupati Aceh Utara, Lhoksukon, Kamis (6/8/2026). Alat berat tersebut akan digunakan untuk mempercepat pemulihan tambak masyarakat pesisir yang terdampak bencana.foto.ist |
ACEH UTARA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia menyerahkan bantuan satu unit alat berat berupa ekskavator tipe PC 135F kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagai bagian dari upaya percepatan rehabilitasi kawasan pesisir dan pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.
Penyerahan bantuan tersebut berlangsung di halaman Kantor Bupati Aceh Utara, Landing, Lhoksukon, Kamis (6/8), dan menjadi tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan yang diselenggarakan di Jakarta pada 2–3 Juli 2026.
Program ini juga merupakan bagian dari komitmen bersama Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Bencana Nasional dan Provinsi Aceh dalam mempercepat pemulihan infrastruktur serta aktivitas ekonomi masyarakat pesisir yang terdampak bencana.
Berdasarkan data KKP, kegiatan penyerahan melibatkan berbagai unsur pemerintah pusat dan daerah, di antaranya Tim Satgas PRR Bencana, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Tubagus Ardi Januar, Direktur Rumput Laut selaku Ketua Satgas PRR Bencana KKP, Kepala Biro Perencanaan KKP, serta Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Komisi IV DPR RI asal Aceh H. T.A. Khalid, M.M., perwakilan Satgas PRR Aceh, Biro Pemerintahan Aceh, kepala daerah, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dari sejumlah daerah terdampak di Aceh, meliputi Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Bireuen, Pidie Jaya, Kota Lhokseumawe, dan Kota Langsa.
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara diwakili Wakil Bupati Tarmizi, M.Kom., bersama sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menerima bantuan tersebut secara langsung. Sementara itu, Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil, S.E., M.M., pada waktu yang sama mendampingi kunjungan kerja Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di wilayah Aceh Utara.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tarmizi menyampaikan apresiasi kepada KKP dan pemerintah pusat atas dukungan yang diberikan untuk mempercepat pemulihan sektor perikanan di Aceh Utara.
"Satu unit ekskavator ini kami peruntukkan khusus untuk membuka dan membersihkan tambak-tambak masyarakat yang tertimbun lumpur akibat bencana, khususnya di wilayah kecamatan pesisir. Kami mengimbau agar pengoperasian alat berat ini benar-benar difokuskan dan tepat sasaran, mengingat masih banyak kawasan yang membutuhkan penanganan," ujar Tarmizi.
Menurutnya, keberadaan alat berat tersebut diharapkan mampu mempercepat normalisasi tambak masyarakat sehingga aktivitas budidaya perikanan dapat kembali berjalan dan memberikan dampak terhadap pemulihan ekonomi warga pesisir.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI H. T.A. Khalid menjelaskan bahwa proses penanganan dampak bencana di sektor perikanan memerlukan tahapan sesuai mekanisme penganggaran pemerintah. Ia menepis anggapan bahwa penanganan pemerintah berjalan lambat.
Menurut T.A. Khalid, bencana yang terjadi pada akhir tahun anggaran menyebabkan tahap awal penanganan harus dilakukan melalui mekanisme refocusing anggaran di kementerian terkait dengan kapasitas yang terbatas.
Ia menegaskan, Komisi IV DPR RI terus mengawal proses pengalokasian anggaran pemulihan bersama kementerian mitra, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Saat ini anggaran pemulihan telah disetujui, yakni sebesar Rp2,5 triliun untuk sektor pertanian dan Rp1,5 triliun untuk sektor perikanan melalui KKP. Kini tinggal mempercepat implementasinya di lapangan. Dukungan pemerintah pusat ini diharapkan mampu membangkitkan kembali semangat masyarakat pesisir Aceh untuk kembali berproduksi setelah terdampak bencana," kata T.A. Khalid.
Pemerintah berharap bantuan alat berat tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung rehabilitasi kawasan tambak dan saluran air yang mengalami sedimentasi akibat bencana, sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pesisir di Aceh Utara dan wilayah terdampak lainnya.
