Aceh Tamiang – Mewakili Pj. Bupati Aceh Tamiang, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab, dr. Catur Haryati, MARS didampingi Kabag Perekonomian dan SDA mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi daerah secara Virtual yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, Kamis (16/2/23).

Dibuka langsung oleh Asisten Bidang Perekonomi dan Pembangunan Setda Aceh, Junaidi, ST, MT, ia mengatakan rakor ini bertujuan membahas langkah kongkret pengendalian di daerah serta menentukan langkah apa yang akan dilakukan sebagai antisipasi kenaikan harga barang.

“Kita perlu mendapatkan Informasi dari setiap daerah yang kemudian akan menjadi data inflasi di Provinsi”, sebutnya

Dalam paparan yang disampaikan oleh Junaidi, perkiraan arah inflasi pada Februari 2023 masih terdapat risiko inflasi dari komoditas pangan dan komoditas perikanan tangkap akibat tingginya curah hujan.

Komoditas pangan dan komoditas perikanan tersebut disebutkan melalui data Badan Pusat Statistik Aceh yaitu cabai merah, cabai rawit, beras dan bawang merah. Dalam hal ini survey inflasi gabungan 3 kota sebesar 5,52%.

Dalam kesempatan ini, Diskoperindag Aceh menyampaikan bahwa mereka telah melakukan beberapa upaya dalam menekan inflasi di daerah dengan melakukan operasi pasar dan pasar murah.

Ada beberapa penyebab terjadinya inflasi di daerah yaitu cuaca ekstrem berdampak pada kenaikan harga, direkomendasikan untuk melakukan operasi pasar untuk komoditas ikan serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai diversifikasi konsumsi ikan beku.

Disampaikan bila terjadi pada tekanan harga beras, rekomendasi hal yang dilakukan bisa melakukan peningkatan efektivitas operasi pasar beras di pasar-pasar yang ramai pengunjung, serta gerakan peningkatan produksi hasil tani.

Ikut dijelaskan, bila harga cabai mulai naik, direkomendasikan untuk mengimplementasikan pola tanam teratur dan manajemen stok untuk mendorong ketersediaan pasokan sepanjang tahun serta peningkatan produktivitas melalui peningkatan kapasitas petani.

Kegiatan ini juga diikuti oleh Kepala Bappeda, Inspektur Kabupaten, Kadis Pangan, Perikanan dan Kelautan, Kadis Perhubungan, serta perwakilan SKPK terkait.