 |
| Gubernur Ahmad Luthfi di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh,foto.dok//hum aceh |
Banda Aceh — Pemerintah Aceh menerima kunjungan kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin Gubernur Ahmad Luthfi di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Kamis (23/4/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, serta jajaran pejabat Pemerintah Aceh.
Kunjungan ini dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara kedua pemerintah daerah yang mencakup sejumlah sektor strategis, antara lain industri dan perdagangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta ketahanan pangan.
Dalam kesepakatan tersebut, kedua provinsi menetapkan beberapa sektor prioritas untuk ditindaklanjuti. Kerja sama ini juga diproyeksikan dapat mendorong nilai transaksi hingga Rp1,065 triliun sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan ekonomi antar daerah.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyatakan bahwa kolaborasi lintas daerah menjadi langkah strategis dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Menurutnya, Aceh memiliki potensi di berbagai sektor seperti pertanian, kelautan, perdagangan, serta pariwisata berbasis budaya dan religi yang dapat dikembangkan melalui sinergi dengan daerah lain.
“Kerja sama ini diharapkan tidak hanya mempererat hubungan antara Aceh dan Jawa Tengah, tetapi juga melahirkan langkah konkret yang memberikan manfaat bagi kedua daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menekankan pentingnya pendekatan pemerintahan kolaboratif dalam menghadapi tantangan pembangunan. Ia menilai, sinergi antar daerah dapat memperkuat kemandirian fiskal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun demikian, sejumlah pihak menilai bahwa keberhasilan kerja sama ini akan sangat bergantung pada implementasi di lapangan, termasuk konsistensi koordinasi antar perangkat daerah serta realisasi program yang telah disepakati.
Ke depan, kedua pemerintah daerah sepakat untuk terus memperluas ruang lingkup kerja sama ke sektor lain yang dinilai potensial, guna memperkuat fondasi pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
