 |
| Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh, Safrizal Z.A,foto.dok//media center aceh |
BANDA ACEH —7 April 2026--Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh menunjukkan percepatan signifikan. Pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Pemulihan dan Rehabilitasi Rekonstruksi (PRR) mencatat mayoritas sektor terdampak kini mulai pulih, meski sejumlah tantangan teknis masih membayangi di lapangan.
Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh, Safrizal Z.A, mengungkapkan hingga 6 April 2026, pembersihan lumpur sebagai tahap krusial pemulihan telah mencapai 92 persen dari total 519 titik terdampak.
“Sebanyak 480 titik sudah selesai dibersihkan, sementara 39 titik lainnya masih dalam proses penyelesaian,” ujarnya dalam media gathering di Banda Aceh, Selasa (7/4).
Tak hanya itu, pemulihan konektivitas darat juga mencatat capaian maksimal di jalur strategis. Seluruh jalan dan jembatan nasional di Aceh kini telah kembali berfungsi atau mencapai 100 persen. Sementara itu, jalan daerah telah pulih 92 persen dan jembatan daerah baru menyentuh angka 54 persen.
Peran aparat keamanan turut menjadi kunci percepatan. TNI telah membangun 97 jembatan darurat—terdiri dari jembatan Bailey, Aramco, dan perintis—untuk membuka akses wilayah terisolasi. Di sisi lain, Polri membangun 22 jembatan, dengan 21 unit di antaranya telah rampung.
Namun, satu jembatan di Desa Samarena, Kabupaten Bener Meriah, masih dalam tahap pengerjaan dengan progres sekitar 60 persen.
Di sektor layanan dasar, kondisi jauh lebih menggembirakan. Seluruh fasilitas kesehatan yang terdampak kini telah kembali beroperasi. Sebanyak 23 rumah sakit daerah dan 309 puskesmas sudah berfungsi normal. Dari 860 puskesmas pembantu, hanya 12 unit yang masih belum beroperasi.
Pemulihan sektor pendidikan juga tuntas. Sebanyak 3.120 satuan pendidikan kembali menjalankan aktivitas belajar mengajar, baik di gedung utama, kelas darurat, tenda, maupun fasilitas sementara lainnya.
Sementara itu, pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban terdampak terus dipacu dan telah mencapai 91,08 persen. Meski demikian, kendala seperti penyediaan listrik masih menjadi hambatan di sejumlah lokasi.
“Contohnya di Aceh Utara, dari 46 unit huntara yang sebelumnya belum dialiri listrik, kini 23 unit sudah terpasang. Sisanya sedang kami dorong untuk segera rampung,” kata Safrizal.
Permintaan tambahan huntara juga muncul dari daerah. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mengusulkan pembangunan 97 unit baru, menyusul kembalinya warga yang sebelumnya mengungsi ke luar daerah. Pemerintah memastikan usulan tersebut akan diverifikasi, termasuk aspek keamanan lokasi dari potensi bencana lanjutan.
Selain huntara, pemerintah menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp1,8 juta untuk tiga bulan pertama bagi warga yang memilih tinggal sementara di luar lokasi. Bantuan ini dapat diperpanjang hingga hunian tetap (huntap) selesai dibangun.
Namun, pembangunan huntap masih menghadapi pekerjaan besar. Dari total rencana 26.418 unit, baru 104 unit yang telah rampung.
Di sektor sosial dan ekonomi, pemerintah telah menggelontorkan bantuan senilai Rp355,9 miliar, mencakup jaminan hidup, bantuan isi hunian, hingga stimulus ekonomi bagi masyarakat terdampak.
Pemulihan juga menyasar sarana ibadah dan lingkungan. Sebanyak 906 dari 918 rumah ibadah telah kembali digunakan, sementara pembersihan dan pemanfaatan kayu sisa bencana telah mencapai 70 persen.
Meski progres terus menunjukkan tren positif, pemerintah menegaskan bahwa upaya percepatan akan terus dilakukan hingga seluruh masyarakat terdampak benar-benar pulih dan dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.
Pemulihan Aceh kini memasuki fase krusial—bukan hanya membangun kembali infrastruktur, tetapi juga memastikan ketahanan masyarakat menghadapi potensi bencana di masa depan.
