 |
| A. Haris, S.Sos., M.Si., bersama Inspektur dan Kepala BPKD, menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD).foto/dok/hum |
Lhokseumawe — Di tengah sorotan publik terhadap transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran pasca bencana, Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, A. Haris, S.Sos., M.Si., bersama Inspektur dan Kepala BPKD, menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) di Gedung Serba Guna Sekretariat Daerah Aceh, Banda Aceh, Kamis (26/3).
Kegiatan yang digelar Pemerintah Aceh ini disebut sebagai langkah evaluatif terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana TKD yang selama ini digelontorkan untuk penanganan dampak bencana di berbagai daerah, termasuk Lhokseumawe. Namun, di balik forum resmi tersebut, muncul pertanyaan publik: sejauh mana dana tersebut benar-benar menyentuh masyarakat terdampak?
Evaluasi ini diklaim bertujuan memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata. Akan tetapi, fakta di lapangan kerap menunjukkan masih adanya ketimpangan dalam distribusi bantuan, lambannya pemulihan infrastruktur, hingga minimnya transparansi dalam pelaporan penggunaan dana.
Kehadiran jajaran pejabat Lhokseumawe dalam forum ini menjadi krusial, mengingat peran mereka dalam memastikan akuntabilitas anggaran di tingkat daerah. Publik kini menanti bukan sekadar laporan evaluasi, melainkan langkah konkret yang mampu menjawab berbagai persoalan klasik: birokrasi berbelit, potensi kebocoran anggaran, serta program yang tidak tepat sasaran.
Pemerintah Aceh berharap melalui evaluasi komprehensif ini, penggunaan TKD ke depan dapat lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, tanpa komitmen kuat terhadap transparansi dan pengawasan ketat, evaluasi dikhawatirkan hanya menjadi rutinitas administratif tanpa dampak signifikan.
Masyarakat terdampak bencana tidak membutuhkan sekadar rapat dan laporan. Mereka menuntut bukti nyata: infrastruktur yang pulih, bantuan yang tepat sasaran, dan ekonomi yang kembali bergerak. Kini, bola ada di tangan pemerintah daerah—apakah evaluasi ini akan berujung perubahan, atau kembali menjadi formalitas tahunan.
