 |
| Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil atau yang dikenal sebagai Ayah Wa, mendesak pemerintah pusat segera turun tangan memulihkan sekitar 18.000 hektar lahan persawahan yang rusak parah akibat banjir besar pada November 2025. foto//dok hum |
ACEH UTARA —Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil atau yang dikenal sebagai Ayah Wa, mendesak pemerintah pusat segera turun tangan memulihkan sekitar 18.000 hektar lahan persawahan yang rusak parah akibat banjir besar pada November 2025. Desakan ini muncul di tengah ancaman serius terhadap ketahanan pangan daerah yang kini berada di ujung krisis.
Pernyataan itu disampaikan Ayah Wa dalam forum Monitoring dan Evaluasi (Monev) penggunaan Tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) pascabencana di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Kamis (26/3).
Dalam paparannya, Ayah Wa tidak hanya menyoroti kerusakan sektor pertanian, tetapi juga mengungkap sejumlah kebutuhan mendesak lainnya yang hingga kini belum tertangani. Ia menyebut kebutuhan pembangunan 27 unit jembatan, pemulihan bendungan, perbaikan jalan, hingga penanganan kerusakan 10.000 hektar tambak milik warga serta bantuan untuk sekitar 500 unit perahu masyarakat yang hilang akibat bencana.
“Supaya masyarakat kami bisa kembali turun ke sawah seperti sediakala. Kami juga butuh jembatan, bendungan, jalan, termasuk perhatian terhadap tambak dan perahu masyarakat yang terdampak,” tegasnya.
Tak hanya itu, Ayah Wa juga mengungkap kerusakan serius pada infrastruktur pengairan, termasuk jebolnya dua bendungan yang selama ini menjadi penopang utama sektor pertanian di Aceh Utara.
Namun, yang paling disorot adalah dugaan ketimpangan dalam distribusi anggaran TKD pascabencana. Dari total 696 desa terdampak di Aceh Utara, ia menilai alokasi bantuan justru tidak berpihak pada wilayah yang mengalami kerusakan paling parah.
“Kalau kita lihat data TKD, yang dapat justru yang tidak terdampak. Jadi untuk apa kami diundang? Mungkin hanya untuk diberi harapan,” sindirnya, yang langsung disambut tepuk tangan peserta forum.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal keras bagi pemerintah pusat dan provinsi bahwa penanganan pascabencana di Aceh Utara dinilai belum tepat sasaran. Di tengah kondisi masyarakat yang masih berjuang memulihkan ekonomi, keterlambatan dan ketidaktepatan distribusi bantuan berpotensi memperparah krisis sosial dan pangan.
Forum tersebut turut dihadiri jajaran Pemerintah Aceh, termasuk Bappeda, Inspektorat, serta perwakilan dari sembilan kabupaten/kota terdampak yang terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan dana TKD pascabencana.
Dengan kondisi yang kian mendesak, tekanan publik kini mengarah pada langkah konkret pemerintah pusat: apakah segera bertindak, atau membiarkan ribuan hektar lahan produktif tetap terbengkalai pascabencana.
