 |
| Dinas Pangan Aceh ini turut melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe serta Perum Bulog Kanwil Aceh.foto/Rumohacehnews.dok/ist |
Lhokseumawe — 7 April 2026--Pemerintah terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui intervensi langsung di sektor pangan. Salah satunya diwujudkan lewat kegiatan Gerakan Pangan Murah yang digelar di Kota Lhokseumawe, Selasa (7/4), sebagai bagian dari strategi stabilisasi harga dan pasokan bahan pokok di wilayah Aceh.
Dalam sambutannya, Husaini S.E menegaskan bahwa program ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan langkah konkret pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah dan melindungi daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Pangan Aceh ini turut melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe serta Perum Bulog Kanwil Aceh. Kolaborasi lintas sektor ini dinilai krusial dalam memastikan distribusi pangan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dalam program tersebut, masyarakat dapat memperoleh paket kebutuhan pokok dengan harga jauh di bawah pasaran. Paket tersebut terdiri dari beras premium 5 kilogram seharga Rp50.000, minyak goreng 2 liter Rp33.000, gula 2 kilogram Rp28.000, serta telur ayam satu papan Rp45.000, dengan total Rp156.000 per paket. Harga ini dinilai signifikan membantu masyarakat di tengah tekanan ekonomi.
Pemerintah menilai, intervensi semacam ini menjadi instrumen penting dalam menekan laju inflasi daerah yang kerap dipicu oleh lonjakan harga pangan. Selain itu, program ini juga mempertegas kehadiran negara dalam menjamin akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.
“Gerakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” demikian ditegaskan dalam sambutan tersebut.
Lebih jauh, pemerintah daerah mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan program ini secara tertib dan sesuai ketentuan, guna memastikan distribusi bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Langkah ini juga menjadi sinyal bahwa pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada kebijakan makro, tetapi juga membutuhkan intervensi langsung di lapangan melalui sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan BUMN seperti Bulog.
Dengan tekanan inflasi yang masih menjadi tantangan nasional, model intervensi seperti Gerakan Pangan Murah dinilai dapat menjadi contoh kebijakan adaptif yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya di daerah.
